Ekonomi Tumbuh 5%, Tapi Pekerjaan Layak Masih Jadi PR SDG 8
Narasumber : Akhyar Siddiq, S. E., M. Econ.
Penulis : Benedictus Aditya Hartono
Surabaya, 16 Maret 2026 – Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Secara keseluruhan, capaian SDGs nasional telah mencapai sekitar 62 persen, angka yang bahkan melampaui rata-rata global. Capaian ini didukung oleh berbagai pilar pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan dan penguatan sektor ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Akhyar Siddiq, S. E., M. Econ. selaku dosen Program Studi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Ia menjelaskan bahwa kemajuan tersebut juga tidak terlepas dari integrasi target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Aksi Nasional (RAN).
“Secara keseluruhan capaian SDGs Indonesia sekitar 62%. Ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, bahkan lebih tinggi dari rata-rata global, terutama karena didukung oleh penurunan kemiskinan dan penguatan sektor ekonomi, serta integrasi target SDGs dalam RPJM dan RAN,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Indonesia juga menunjukkan kinerja yang cukup positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia mencapai sekitar 5%, disertai dengan penurunan tingkat pengangguran hingga di bawah 5%. Pada periode yang sama, tercatat sekitar 4,8 juta lapangan pekerjaan baru berhasil tercipta.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. “Ini bisa kita artikan sebagai adanya indikasi kemajuan ekonomi dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan agregat dari seluruh target SDGs, sehingga tidak secara langsung mencerminkan keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 (SDG 8) yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagian besar pekerjaan baru yang tercipta masih didominasi oleh sektor informal dan usaha rumah tangga, yang umumnya memiliki tingkat upah rendah dan minim perlindungan sosial.
“Sekitar 59% pekerja Indonesia masih berada di sektor informal tanpa jaminan sosial dan dengan upah yang sering kali berada di bawah UMR. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai target SDG 8 terkait pekerjaan yang layak,” ungkapnya.
Disisi lain, fenomena underemployment juga masih cukup tinggi. Sekitar 30% pekerja bekerja kurang dari 35 jam per minggu, sementara upah riil pekerja cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja berada dalam pekerjaan yang bersifat “survival job”, yakni pekerjaan dengan produktivitas rendah, upah terbatas, dan peluang mobilitas sosial yang relatif kecil.
“Meskipun lapangan kerja meningkat dan pengangguran menurun, banyak pekerja yang masih terjebak dalam pekerjaan yang sifatnya hanya untuk bertahan hidup, dengan jam kerja terbatas dan upah yang rendah,” imbuhnya.
Tantangan lain yang turut memengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. “Banyak lulusan perguruan tinggi atau sekolah yang kompetensinya belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia industri. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja tidak optimal,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden tentang SDGs yang mewajibkan kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan target SDGs ke dalam program kerja masing-masing.
Ke depan, dosen muda tersebut menilai bahwa pemerintah perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, antara lain dengan mempercepat formalisasi usaha kecil, memberikan insentif bagi industri padat karya bernilai tambah tinggi, serta memperluas jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal. Selain itu, sektor pendidikan dan perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Perguruan tinggi perlu memastikan adanya keselarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Penguatan pelatihan teknis, kewirausahaan, serta riset terapan sangat penting untuk mendukung industri bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan Indonesia mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang layak, sejalan dengan target SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
