EFISIENSI ANGGARAN 2025: KEBIJAKAN PRABOWO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PNS SERTA EKONOMI NASIONAL

Penulis: Elyada Christi Octavia

Editor: Fafa Dwi Hari Widiyantoro

Surabaya, 8 Februari 2025 - Di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo mengeluarkan intruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Di Kementerian Perindustrian, misalnya, sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement mulai diterapkan sebagai upaya menyiasati keterbatasan anggaran. Pemangkasan sebesar 44,38 persen atau sekitar Rp 1,1 triliun membuat kementerian ini harus melakukan berbagai penyesuaian, mengingat pagu anggaran mereka di tahun 2025 hanya Rp 2,5 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto, menyatakan bahwa kementeriannya harus mengurangi penggunaan listrik dan air, membatasi perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, serta mengurangi aktivitas di lingkungan kantor. Efisiensi serupa juga terjadi di Kementerian Pariwisata, di mana pengurangan anggaran berdampak pada fasilitas operasional. Salah satu pegawai di unit pelaksana teknis kementerian tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner (AC) dikurangi sejak kebijakan ini diberlakukan. Dengan total anggaran Rp 1,7 triliun yang dibagi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alokasi Rp 1,4 triliun untuk sektor pariwisata dan Rp 279 miliar untuk ekonomi kreatif membuat kementerian ini harus melakukan penyesuaian serupa demi memastikan keberlanjutan program-program mereka.

Tak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi. Penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas usaha melemah, angka pengangguran berisiko meningkat, yang pada akhirnya menyeret sektor ritel, UMKM, dan industri manufaktur ke dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan investor. Ketidakpastian ekonomi akibat pemotongan belanja negara yang berlebihan bisa membuat investor asing berpikir ulang sebelum menanamkan modal sehingga meningkatkan risiko perlambatan investasi dan potensi resesi.

Sementara itu, kebijakan penghapusan perjalanan dinas yang dianggap sebagai langkah penghematan belum tentu efektif. Sektor perhotelan, transportasi, dan restoran selama ini sangat bergantung pada perjalanan dinas pejabat sebagai sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara ekstrem, gelombang pemutusan hubungan kerja di industri perhotelan dan pariwisata bisa terjadi akibat hilangnya pasar utama mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi yang cermat terhadap belanja negara dapat memastikan bahwa efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

Tempo.co (9 Februari 2025) Tahan Panas hingga Kerja Nomaden Pegawai Kementerian Imbas Efisiensi Anggaran. Di akses pada: https://www.tempo.co/politik/tahan-panas-hingga-kerja-nomaden-pegawai-kementerian-imbas-efisiensi-anggaran-1204841

CNN Indonesia (7 Februari 2025) Seabrek Risiko Mengintip Ekonomi RI dari Balik Hemat Anggaran Rp306T. Diakses Pada: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250207062414-532-1195528/seabrek-risiko-mengintip-ekonomi-ri-dari-balik-hemat-anggaran-rp306-t

Kompasiana (5 Februari 2025) Efisiensi Anggaran 2025: Tantangan dan Adaptasi Aparatur Negara. Diakses pada: https://www.kompasiana.com/humasbapasjember405208/67a2ea3634777c180b680574/efisiensi-anggaran-2025-tantangan-dan-adaptasi-aparatur-negara