Inisiasi Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Program Studi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Surabaya (14/05/2024) – Pada tanggal 14 Mei 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Program Studi S1 Ekonomi FEB Unesa melakukan inisiasi kerjasama dalam bentuk MOU, MOA, dan IA. Pertemuan KPPU Kanwil IV dan Program Studi S1 Ekonomi dilakukan di Ruang Pertemuan G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa. Dalam Pertemuan tersebut dari KPPU dihadiri oleh Dyah Paramita (Kabag Admin Kanwil IV), Prasty Ajeng A (Staf KPPU Kanwil IV), Adip Juli Rahman  (Staf KPPU Kanwil IV), Darmawan N (Staf KPPU Kanwil IV),  dan Ponco Putra P (Staf KPPU Kanwil IV), sedangkan dari Unesa dihadiri oleh Dr. Tony Seno Aji (Koordinator Prodi S1 Ekonomi), Han Tantri H, S.Pd., M.Pd (Bagian Kerjasama FEB), Kukuh Arisetyawan, S.Pd, ME (Bagian Kerjasama Prodi S1), dan Dr. Moh Wasil (Dosen S1 Ekonomi).  Kerja sama disepakati terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat) dan dimungkinkan adanya penunjukan Tenaga Ahli dalam sidang KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 dan UU No.20/2008, terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut (https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/):
1.       Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2.       Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3.       Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4.       Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5.       Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6.       Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
7.       Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut (https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/):
1.       Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2.       Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3.       Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4.       Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5.       Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6.       Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7.       Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8.       Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9.       Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10.   Memuuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11.   Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12.   Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.